In Opini Views

Seperti Apa Kepolisian Kita?

Entah angin apa yang merasukiku mengingat kembali soal praperadilan di pagi-pagi buta begini.Tapi aku ingin mengetiknya sambil menunggu subuh berkumandang.

Membayangkan negeri ini rasanya seperti melihat gulungan kawat besar yang kusut.
Berita-berita dalam negeri yang disajikan setiap harinya lebih banyak mengenaskan,
menguras banyak tenaga meski hanya menyaksikan sambil lalu di layar tv.

"ADIL" mungkin adalah kata yang selama hidupnya paling berat dan tersiksa. Banyak orang yang menggunakannya untuk berbagai kepentingan. Aku membayangkan jika "ADIL" adalah seorang manusia, tentu di sekujur tubuhnya banyak luka dan bercak darah. Ia merintih kesakitan, setiap geraknya ngilu karena ditusuk dari berbagai sudut agar bisa dipakai untuk memuluskan jalan suatu pihak.

Kabar Budi Gunawan dan Praperadilan santer terdengar beberapa bulan belakangan ini. Aku tak selalu mengikuti dengan rutin berita ini, tapi beberapa kali berkesempatan "ngobrol" dengan orang-orang di beberapa kota besar di Indonesia dalam survey mingguan Litbang Kompas, salah satu koran nasional. Sudah pasti para narasumberku banyak yang mengatakan sangat tidak setuju dengan praperadilan yang dilakukan BG.

Bagiku sendiri langkah hakim tunggal Sarpin Rizaldi saat memimpin dan memutuskan sidang praperadilan untuk BG saat itu amat disayangkan. Kasus korupsi BG sudah lama berhembus, apalagi Majalah Tempo beberapa tahun lalu pernah menjadikannya headline. Kabarnya, saat Tempo melempar berita itu ke publik, pagi-pagi buta sekali, majalah yang berkantor di Kebayoran Lama itu sudah habis terjual. Seseorang membelinya dalam jumlah banyak sehingga masyarakat sipil tak bisa membaca kebernarannya. Sudah rahasia umum jika surat kabar atau majalah habis dibeli seseorang pasti ada oknum yang tidak menghendaki kabar itu beredar di khalayak umum.
Kita tahu BG adalah mantan ajudan Kanjeng Besar Megawati saat ia menjadi Presiden RI kelima. Publik pun sudah bisa membaca "permainan kekuasaan dan jabatan" ketika Jokowi mengajukan BG menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. Tapi kok ya kotor sekali cara praperadilan yang dilakukan BG lewat keputusan final Hakim Tunggal Sarpin. Dia membuat aturan hukum di mana seseorang bisa dibebaskan status hukumnya bahkan sebelum ditahan. Apa tidak sedang mengencingi undang-undang yang ada di Indonesia Pak BG ini?

Kabarnya, setelah BG "bersih" dalam praperadilan, dia kini diangkat menjadi Wakapolri mendampingi Badrodin Haiti. Padahal kita tahu, Badrodin Haiti menjabat Kapolri hanya beberapa bulan saja menghabiskan masa jabatan Sutarman yang diberhentikan Presiden. Setelah Badrodin turun jabatan, sudah pasti BG melenggang sempurna sebagai Kapolri. Ah, rasanya kok kotor sekali ya cara yang dilakukan pejabat kepolisian kita. Lingkaran (setan) kekuasaan. Aku sudah jarang mengikuti berita nasional di TV, tapi ramai terdengar media pun seperti menetupi pengangakatan BG menjadi Wakapolri. Seperti ada agenda setting bukan?

Kasus hukum BG dan instansi Kepolisian RI seperti menegaskan bahwa banyak sekali tindakan semena-mena yang dilakukan para pejabat di sana dalam menggunakan kekuasaannya.Tentu sebelum kasus BG menyeruak, banyak skandal pejabat kepolisian yang lainnya, seperti kasus korupsi pengadaan simulator SIM oleh Djoko Susilo, kasus oknum kepolisian sedang pesta narkoba, bahkan barang bukti narkoba dari tersangka, diambil dan dijual diam-diam, dan berbagai kasus lainnya. Duh!

Momok polisi yang dekat dengan kekerasan dan pemerasan juga tergambarkan dari para narsumku yang enggan diwawancara. Bahkan mereka langsung mematikan telpon ketika aku menyebutkan tema surveynya tentang kepolisian. Sebenarnya seperti apa kepolisian kita?

Kalau sedangkan menyaksikan drama Korea tentang skandal pemerintah dan pejabat penegak hukum di sana, hal demikian pun sangat mungkin terjadi di negara tercinta kita ini. Aku sendiri salut dengan cerita-cerita drama Korea yang memasukkan isu-isu sensitif seperti kasus korupsi dan penyelewengan kekuasaan oleh para pejabat kita. Rasanya di Indonesia belum ada film yang dengan gamblang membeberkan dan mengkritik skandal di negeri kita. Apalagi sinetronnya, jangan harap!

Seorang narsumku pernah mengatakan bahwa ia sudah tidak percaya lagi para jendral polisi berbintang empat dan lima bisa diandalkan. Rasanya kok, kata narsumku, semuanya sudah pada kotor. Aku juga mengamini pendapat bapak itu. Kita juga tidak bisa naif bahwa di luar sana masih ada polisi-polisi yang integritasnya tinggi untuk bangsa dan menjunjung nilai-nilai kejujuran, hanya saja jumlah mereka kalah banyak dengan oknum yang main-main. Rasanya media-media mainstream di Indonesia pun tidak bisa melakukan banyak hal. Tentu banyak wartawan tanah air yang mengetahui skandal pemerintah dan jajarannya di lapangan, tapi lagi-lagi mereka pun seperti dibungkam oleh kekuasaan dan pemengang modal yang mampu menyuap CEO media tersebut lewat iklan-iklan bertarif milyaran.

Wah ternyata sudah subuh. Semoga para pejabat negera kita juga "disubuhi". Semoga gulungan kawat kusut di negeri kita bisa terurai dan para pemimpinnya amanah.

Salam tanah air

Bogor, 17/5/15
5:05 am











Related Articles

0 komentar:

Post a Comment