In Bahasa Jurnalistik Berita Donny Tjiptonugroho LPM Institut Uu Suhardi

Dilema Bahasa Jurnalistik



Penulisan jurnalistik di berbagai media selalu menjadi perdebatan. Apakah sebenarnya laras bahasa pewarta itu? Banyak pro-kontra.

Stigma bahasa jurnalistik hingga kini masih terus bergulir. Masih ada sebagain orang yang menganggap bahasa jurnalis sebagai perusak bahasa terbesar. Sementara pekerja pers merasa lembaganya ikut membantu memperkenalkan dan mensosialisasikan bahasa Indonesia. Alhasil, kaum jurnalis dan Badan Bahasa kerapkali berbenturan aturan dalam menentukan sejauh mana keformalan sebuah tulisan jurnalistik.

Linguis terkenal, Martin Joss (1961) membagi lima laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu beku (frozen), resmi (formal), konsultatif (consultative), santai (casual), dan akrab (intimate). Lalu termasuk laras yang mana bahasa jurnalistik?

Uu Suhardi, Redaktur Bahasa Tempo mengatakan bahasa jurnalistik termasuk laras bahasa resmi. Ia, kata Uu, ditulis untuk dibaca khalayak umum yang tingkat pendidikan dan strata sosialnya berbeda-beda.
“Meski resmi, bahasa jurnalistik juga tidak bisa ditulis seperti bahasa ilmiah yang kaku. Ia harus lebih fleksibel karena bahasa itu dinamis,” katanya di lobi Tempo, Kebayoran Lama.

Uu mencontohkan bagaimana pemakluman bisa dilakukan dalam sebuah tulisan jurnalistik, semisal imbuhan. Dalam penulisan judul tulisan jurnalistik, imbuhan biasanya dihilangkan. Misalnya KPK Tangkap Andi Mallarangeng. Jika merujuk pada EYD, sudah barang tentu penulisannya KPK Menangkap Andi Mallarangeng.

“Pada bagian judul, prefiks bisa dihilangkan, tapi dalam tubuh berita tetap ditulis,” katanya.
Keistimewaan itu menurut Uu karena lebih dianjurkan menulis dengan kalimat aktif dibanding kalimat pasif. Fungsinya agar pesan itu lebih terasa oleh pembaca.

“Setiap media punya aturan sendiri soal penulisan jurnalistik. Aturan itu ada tapi bagaimana supaya tidak terlalu menyimpang.  Ketika ada “penyimpangan”, itu dilakukan demi pembaca supaya mereka mudah memahami isi berita,” ujarnya.

Lain Uu, lain lagi Donny Tjiptonugroho. Menurut Redaktur bahasa Media Indonesia ini, bahasa selingkung dalam tulisan media massa tetap harus berpegang teguh oleh aturan EYD dari Badan Bahasa.
“Bahasa selingkung bukan berarti penulis suka-suka dalam menulis, tapi ada bahasa yang kemudian dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dan itu harus dipatuhi,” katanya.

Hal detil yang kadang terlihat sepele menurut Uu adalah penulisan rupiah dan nominal dalam sebuah berita. Badan Bahasa sejak dulu sudah menetapkan penulisan satu miliar rupiah ditulis Rp1 miliar.

“Tapi ada beberapa media yang tidak patuh menulis Rp1 miliar menjadi Rp 1 miliar. Ya mungkin alasannya karena mempertimbangkan visual yang dianggap 1 miliar rupiah dengan spasi lebih enak dilihat,” kata Donny di kantor Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat.

Ketidaksegaraman soal penulisan rupiah dan nominal diakui Uu memang menjadi yang tak kunjung selesai, sekalipun ada Forum Bahasa Media Massa. “Setiap ada keputusan dalam forum itu, dikembalikan pada medianya. Yang pasti ada tukar pikiran tentang bahasa,” kata Uu.

Uu sendiri punya alasan tentang penulisan rupiah dan nominal. Ia dan Tempo lebih condong mempertahankan keindahan visual.

“Alasan Badan Bahasa menulis rupiah dan nominal tanpa spasi karena kalau dipisah takut ada yang memanipulasi angka di antara celah spasi. Tapi kalau sudah dicetak dalam sebuah koran, siapa yang iseng mau manipulasi angka itu? Pasti tidak ada dan yang pasti secara visual kan jelek sekali jika tidak diberi jarak. Jadi, EYD itu bukan harga mati. Tidak ikut aturan dari badan bahasa, tidak akan dipenjara,” katanya beralasan.

Perbedaan pandangan antara media massa ini dianggap Uu sebagai sesuatu yang wajar. Ia membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahasa Ratu Elizabeth itu menurutnya jelas sudah lebih teratur sebab butuh ratusan tahun untuk memapankan bahasa Inggris

“Sedangkan bahasa Indonesia kan masih belum lama. Masih berkembang, makanya seringkali penulis masih bingung yang benar yang mana, seperti apa EYD-nya,” kata Uu.

Kasta Bahasa
Sejak reformasi tahun 1998 menggulirkan kebebasan bermedia yang dibarengi dengan kemajuan teknologi, muncul berita era digital. “Kemasan” baru berita pun menimbulkan kasta bahasa jurnalistik.

Di Indonesia, berita digital—dikenal juga dengan berita online—mulai populer sekitar tahun 1998. Detikcom sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring pertama di Indonesia. Karena keutamaannya menyajikan berita dengan cepat bahkan—sesuai namanya—dalam hitungan detik, Detikcom menjadi trendsetter bagi media lain. Berbagai media online pun banyak bermunculan.

Fenomena ini, diakui Uu melahirkan sebuah tingkatan penggunaan bahasa. Ia mengakui pemakaian bahasa media online di Indonesia banyak yang tidak sesuai EYD.

“Sekarang ini, ada tiga jenis media tulis, yaitu majalah, koran, dan online. Kita bedakan dulu bahasa online dan bahasa cetak di majalah dan koran. Secara prosedur, berita online tidak mengalami proses editing berkali-kali seperti di koran dan majalah, tapi langsung dimuat dalam portal,” katanya. Sedangkan, katanya, jika tulisan di koran dan majalah diedit oleh redaktur pelaksana, kemudian baru ke editor bahasa.  Jadi menurut Uu pengeditan bahasanya lebih teratur.

“Kalau di media online langsung ada yang hanya dibaca seklias oleh redakturnya lalu di-posting. Ada juga seperti di Kompas, Tempo, Detik, dieditnya justru setelah diposting. Nah, sering kali pembaca membaca yang belum diedit. Malah kadang-kadang tidak melewati redaktur. Kalau koran kan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Misalnya kalau media itu masti meliwati serangkaian edit, dia bisa ketinggalan rating pembaca. Nah, makanya si wartawannya juga harus pintar,” kata Uu menjelaskan.

Belum ada Regulasi
Dilema bahasa jurnalistik baik dari insan pers dan Badan Bahasa ataupun di antara sesama media massa memang menjadi persoalan yang belum menemukan kata sepakata dari lembaga pemerintah. Badan Bahasa yang membawahi segala macam urusan bahasa pun tidak bisa berbuat banyak.

Ketua Divisi Kajian Sastra Badan Bahasa Sastri—yang juga menulis Disertasi tentang bahasa media massa—mengatakan Badan Bahasa sebetulnya sudah ada kerja sama dengan media massa bahwa ada kesepakatan yang sesuai dengan anjuran Badan Bahasa.

“Tapi pada praktiknya, ada juga yang memang memilih menggunakan bahasa jurnalistik. Jadi agak susah untuk menertibkan karena mereka jadi merasa terpasung. Kami juga tidak masu seperti itu,” katanya di ruang tunggu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Meski begitu, Sastri berharap para insan pers sedapat mungkin menggunakan istilah yang ditetapkan Badan Bahasa.  “Buku yang menulis tentang bahasa jurnalistik pun sudah banyak. Kembali pada reporter, mau tidak ikut aturan kami. Kadang wartawan yang muda-muda itu kan yang masih belum mengerti karena banyak yang gonta-ganti,” jelas lagi perempuan berdarah Padang ini.

Dalam aturan Badan Bahasa, Sastri pun mengakui belum memiliki regulasi tertulis dengan media massa. “Baru hanya kesepakatan saja,” katanya. (Ema Fitriyani)

Dimuat di Majalah Institut edisi ke-41

Related Articles

0 komentar:

Post a Comment