In #EnergiBaik

Kutukan Negara Kaya Minyak dan Kemandirian PGN dalam Membangun Jaringan Pipa Gas (2)

Lalu bagaimana implementasinya di lapangan?
Setidaknya ada tiga hal yang perlu dicermati dan kritisi. Pertama, menyoal penetapan harga pokok yang dilakukan pertamina. Sebagai perusahaan yang memegang kendali penuh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi nasional di bawah Kementrian BUMN, Pertamina memiliki kebijakan dalam penetapan harga minyak.

Penetapan harga BBM Pertamina menggunakan referensi harga MOPS Singapura, di mana sesungguhnya komponen BBM Pertamina ada yang berasal dari dalam negeri dan impor, menunjukan bahwa penetapan harga BBM produksi domestik dilakukan atas mekanisme pasar (bukan refleksi keekoonomian biaya produksi BBM).

Atas kondisi ini ketika harga BBM MOPS naik mengikuti harga pasar, Pertamina menikmati keuntungan diatas biaya produksi (windfall profit) yang diperoleh dari subsidi APBN atau dalam konteks subsidi yang dihilangkah windfall profit Pertamina ini sesungguhnya dibayar oleh rakyat. Tentu penetapan harga pokok ini rawan sekali kecurangan karena sulit dievaluasi nilainya. Selain karena nilai MOPS sesuai spesifikasi RON Premium tidak publish secara umum, nilai yang digunakan juga tidak jelas, karena menggunakan data sesuai pembelian BBM oleh Pertamina.

Sebagai contoh ketidakjelasan penetapan harga pokok ini adalah berbedanya data yang diberikan Pertamina dan para pengamat. Sebagaimana dirilis dalam berita Pikiran Rakyat Online pada tanggal 26 Desember 2015, Pemerintah menyatakan Harga Pokok sebagaimana mengacu kepada harga MOPS rata-rata setidaknya 3 bulan terakhir adalah 56,40 dolar AS/barel sementara Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mengeluarkan angka 54,60 dolar AS/barel. Perbedaan-perbedaan semacam ini sulit dan tidak pernah secara transparan dijelaskan ke publik.

Kedua, dasar penggunaan margin 20% untuk komponen alpha. Apa maksudnya? Nilai alpha pada hakikatnya adalah margin badan usaha, sebagai perbandingan nilai 20% ini adalah ilustrasi sebagaimana berikut: Konsumsi BBM dalam negeri mencapai kurang lebih 1,5 Juta barel per hari. Jika menggunakan asumsi harga pokok 50 dolar AS/barel maka nilai alpha 20% setara dengan pemasukan 15 Juta dolar AS per hari atau kurang lebih 200 Milyar per hari. Ini adalah sebuah margin yang fantastis atas kegiatan usaha yang memang sudah dimonopoli sesuai penugasan. Yang menjadi pertanyaan, margin sebesar ini atas dasar apa?

Kalau menggunakan model pengembalian investasi atas pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi maka seharusnya dapat dengan mudah dihitung. Yang jelas faktanya, margin inipun tidak secara signifikan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BBM dalam negeri oleh Pertamina. Fasilitas pengolaahan minyak (kilang) yang terakhir dibangun adalah kilang Balongan tahun 1995, sementara fasilitas distribusi SPBU lebih banyak dibangun oleh pihak swasta (SPBU milik Pertamina hanya 120 buah dari sekitar 5500 SPBU di Indonesia). Lalu margin sebesar tadi digunakan untuk apa? Dan yang lebih fundamental, bagaimana transparansi atas penetapan margin alpha sebesar 20% tersebut?

Ketiga, Dana Ketahanan Energi. Nah ini poin yang cukup mencekik leher raykat kecil baru-baru ini. Soal pungutan yang dilakukan Pertamina dari BBM yang kita beli selama ini.

Dalam komponen harga jual BBM saat ini terdapat Dana Ketahanan Energi yang dikelola oleh Badan Usaha dan dalam pengelolaan keuangannya terkonsolidasi dalam pengelolaan korporat Badan Usaha. Hal ini menimbulkan kerancuan tersendiri mengenai konsep Dana Ketahanan Energi yang sejatinya adalah hal yang positif namun pengelolaan tanpa konsep yang matang, apalagi dikelola oleh Badan Usaha, akan menimbulkan potensi penyelewengan atau pemanfaatan yang tidak optimal.

Di samping pengelolaan BBM subsidi, pengelolaan BBM non subsidi untuk sektor industri juga bisa dikatakan masih sangat jauh dari tranparansi. Di tengah-tengah teriakan industri akan beban kondisi perekonomian, nilai BBM industri oleh Pertamina masih menimbulkan sejumlah pertanyaan. Jika dilihat dari harga HSD Pertamina bulan maret tahun 2016 maka dapat dilihat bahwa kisaran harga HSD adalah sekitar 5,900 Rp/L. Nilai ini masih harus dikenakan pajak-pajak dan margin penyalur untuk menjadi harga distributor. Yang menjadi perhatian adalah darimana patokan penentuan harga dasar HSD Pertamina?

Jika coba dilakukan komparasi terhadap nilai MOPS maka komoditas yang spesifikasinya sesuai dengan HSD Pertamina adalah MOPS MGO (Marine Gas Oil). Harga MOPS MGO untuk periode Maret 2016 sendiri berada dalam kisaran 315 USD/MT atau setara dengan 3,500 Rp/L. Selisih angka yang sangat signifikan ini menimbulkan pertanyaan, apakah penyaluran BBM untuk industri yang notabene market share-nya dikuasai oleh Pertamina telah dimanfaatkan secara semena-mena untuk posisi tawar yang lebih baik?


Nah, jika sudah seperti di mana letak kedaulatan rakyat ditempatkan Pertamina sesuai amanat UUD Pasal 33? Semua analisa dan kebingungan publik hanya menjadi kegeraman yang sulit disalurkan. Jika sudah seperti ini, kita sebagai rakyat kecil bisa apa? Paling hanya misuh-misuh saja kan? (Selengkapnya baca Kutukan Negara Kaya Minyak dan Kemandirian PGN dalam Membangun Jaringan Pipa Gas 3)

Related Articles

0 komentar:

Post a Comment